Impor Beras, Untuk Siapa?

Oleh : Ahmad Luthfi

 

Siapa bilang pemerintah Indonesia saat ini membela kepentingan rakyat kecil. Terbukti dari segala kebijakan politik yang dilakukan saat ini, hampir semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merugikan rakyat kecil. Mulai dari kebijakan untuk menaikkan harga BBM tahun lalu yang harganya tidak masuk akal bagi kalangan rakyat miskin, sampai kepada mengimpor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kenaikan harga BBM tahun lalu saja masih di rasakan oleh rakyat miskin, apalagi sekarang pemerintah telah mengimpor beras. Dengan seribu alasan dan pertimbangan, pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri.

Negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan Negara agraris kenapa masih kekurangan beras?. Sebutan Negara agraris mungkin gampang untuk diucapkan, akan tetapi, terasa sulit direalisasikan. Terbukti dari kebijakan pemerintah yang telah mengimpor beras mengimplikasikan ada udang dibalik batu. Walaupun dengan alasan melaksanakan operasi pasar. Kebijakan mengimpor beras oleh pemerintah kita sudah mejadi jalan satu-satunya untuk menjawab kekurangan beras dan mahalnya beras yang melanda di negara Indonesia .

Dari beberapa operasi pasar yang telah dilakukan bulog seperti pepatah mengatakan “menggarami air laut”, percuma saja dilakukan karena beras tetap mahal harganya. Kalau kita lihat sekarang harga beras dipasaran tidak ada harga beras yang menjual harga Rp. 4000/kg. beras IR rendah saja di Yogyakarta sudah mencapai  Rp. 6500/kg. jadi percuma saja dilaksanakan jikalau operasi pasar harga beras dipasaran tetap mahal ditambah lagi kebanyakan pembeli dari kalangan pegawai negeri.

Sangat ironis memang jikalau Negara yang terkenal dengan lumbung beras ini masih mengimpor beras dari luar negeri. Kejadian ini mau tidak mau harus  intruspeksi pada diri kita terutama kepada pengambil kebijakan untuk dijadikan sebuah pijakan awal demi mengentaskan kekurangan beras di tanah air. Dengan mengembalikan pada azaz pancasila yang menintruksikan kepada warga masyarakat Indonesia untuk saling gotong royong dan peduli antar sesama warga Indonesia .

  Untuk melihat persoalan ini bisa kita lakukan pada dua level, yaitu level ekonomi normatif dan level ekonomi politik. Pada level normatif ekonomi, apa yang di sampaikan pemerintah akan terasa sangat masuk akal. Namun kalau kita lihat dalam perspektif politik ekonomi, banyak masalah yang diidap oleh alasan pemerintah itu.

Berbicara tentang ekonomi politik artinya kita bicara tentang ideologi dan komitmen pemerintah. Seakan-akan pemerintahan kita tunduk kepada kebutuhan pasar, tanpa mempertimbangkan nasib para petani. Seakan-akan alasan pemerintah untuk melindungi rakyat hanya sebagi kedok belaka.

Fenomena lemahnya vested interest pengambilan kebijakan yang berpihak kepada petani ini sebenarnya bukan fenomena baru. Fenomena ini dapat kita lihat dalam beberapa karakteristik kebijakan publik di bidang ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru sampai era reformasi.

 Karakter pertama, bias Kota . Kebijakan ekonomi pemerintah umumnya akan lebih menguntungkan masyarakat kota . Dari perspektif ekonomi politik, hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang punya posisi tawar politik ada di kota . Mereka-mereka ini akan sangat vokal dan resisten terhadap imbas kebijakan publik yang merugikan mereka secara langsung dibanding dengan para petani yang indentik dengan pedesaan.

Pembelaan pemerintah terhadap konsumen beras seringkali membahayakan produsen beras (petani). Konsumen beras yang sudah jelas lebih banyak tersebar di daerah urban selalu menjadi prioritas pemerintah, dan ini sudah menjadi pola pembangunan di dunia ketiga, sekaligus pola pemiskinan. Seperti dijelaskan oleh Michel Lipton (Why Poor People Stay Poor, 1977) ada bias urban dalam berbagai model pembangunan, yaitu pola kebijakan yang mempertentangkan antara desa dengan kota . Kota selalu menjadi sentral dalam pembangunan dan desa selalu terpinggir, sehingga tidak aneh kalau desa yang rata-rata sebagai lahan pertanian selalu tergencet dalam kebijakan ekonomi pemerintah.

Tidak mengherankan kalau kemudian pemerintah lebih suka menekan harga beras domestik agar inflasi bisa dikendalikan dengan risiko merugikan petani. Sebab net benefit secara sosial dari kebijakan yang menyebabkan inflasi, terkendali lebih tinggi dibanding net benefit yang diterima pemerintah dari kebijakan yang menyebabkan harga beras tetap menguntungkan petani. Karakter kedua, bias industri. Orientasi kebijakan ekonomi kita masih bias industri mainstream.

Dengan mempertahankan harga beras murah untuk menekan inflasi, maka akan lebih melonggarkan kalangan industriawan dalam melakukan penyesuaian upah buruh industri. Kalau kita melihat dalam perspektif makro ekonomi politik, penurunan pangsa sektor pertanian yang telah terjadi dalam tiga dasa warsa terakhir yang diiringi dengan peningkatan pangsa sektor industri dan jasa bisa diartikan bahwa biaya politik ”mengabaikan” sektor pertanian relatif lebih murah dibandingkan mengabaikan sektor non-pertanian.

Karakter ketiga, bias pemilik modal dan pengusaha besar. Hal ini tidak mengherankan, karena para pengusaha dan pemilik modal relatif punya jaringan sosial-politik luas yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka. Di samping tentu saja, mereka mempunyai asosiasi-asosiasi dan organisasi yang dikelola dengan baik. Organisasi-organisasi yang bukan saja mampu menegosiasikan kepentingan dan melobi para pengambil kebijakan, tapi mampu menjadi media untuk ‘mentransfer’ para pengusaha menjadi aktor kunci pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, sangat tidak mengherankan jika kebijakan publik yang dilahirkan akan pro terhadap mereka.

Pemerintah dari sekarang harus berbenah diri dalam mengambil sebuah kebijakan. Jangan sampai rakyat yang menjadi korban dari kebiadaban para elit pengambil kebijakan. Sebab, jangan sampai kebijakan yang diambil hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok dan golangan saja. Sudah seharusnya pemerintah merealisasikan janji-janjinya ketika berkampanye tempo dulu. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat disia-siakan begitu saja. yakni mengentaskan kemiskinan di Indonesia . Sekaligus memikirkan nasib ribuan rakyat miskin yang selama ini terlantarkan. Jangan sampai rumor yang mengatakan bahwa, yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin, tetap bercokol diatas Ibu Pertiwi ini. Semoga. [].